CEGAH KORUPSI "MERENGGUT" HAK RAKYAT

mencegah korupsi, kpk, komisi pemberantasan korupsi

KEKAYAAN NDONESIA


Indonesia adalah negeri yang penuh dengan rahmat tuhan, tanahnya yang subur, hasil bumi melimpah, air bening yang datag dari pegunungan. Indonesia sebuah negeri yang memiliki keanekaragaman hayati, hasil tambang yang melimpah, bahkan Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang bisa menguasai pasar dunia.

Bukan hal yang mustahil bagi rakyatnya  untuk memiliki kesempatan hidup yang sejahtera, merasakan kehidupan manusia yang sebenarnya. Tanah dan laut yang terbentang dari sabang sampai merauke ini, telah memberikan kekayaan yang dimilikinya untuk jiwa yag lahir dibumi pertiwi. Namun bukan tidak mungkin pula hak menikmati kekayaan tersebut akan  "direnggut", sehingga hak rakyatnya tidak utuh lagi, bahkan hak rakyatnya bisa hilang oleh oknum yang bergelar koruptor.

KERUGIAN INDONESIA


Koruptor adalah oknum yang melakukan perbuatan kejahatan, perbuatan yang tidak manusiawi, dengan tujuan mencapai hasrat pribadi hingga akhirnya merampas hak rakyat Indonesia. Dengan kewenangan yang dimiliki, serta kesempatan keterlibatan dalam praktek dalam mengelola, menyalurkan hasil kekayaan negeri, koruptor menumpang di kursi kursi yang di amanatkan oleh rakyat, yang menumpang kantor kantor negara yang difungsikan untuk rakyatnya.

Seperti yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, Pada tahun 2016 hak rakyat yang "direnggut" mencapai angka 1,6 Triliun rupiah dan meningkat tajam di tahun berikutnya, yaitu mencapai angka 6,5 Triliun rupiah. Kejahatan koruptor tak pernah memikirkan rakyat yang hidup di negeri ini, mereka hanya memikirkan perut dan kantongnya saja terbukti ditahun 2018 Indonesia mengalami kerugian mencapai angka 9,9 Triliun rupiah.  Bahkan tahun 2019 ini KPK  menyebutkan Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga 200 Triliun rupiah.

Kita sebagai rakyat yang belum bisa memberikan kontribusi bagi negara ini dalam hal penyelamatan atau pencegahan korupsi kita patut berbangga dengan memiliki lembaga anti rasuah yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KP). Tidak sedikit kekayaan negara yang sejatinya untuk rakyat diselamatkan oleh KPK, seperti ditahun 2018 KPK berhasil mengembalikan hak rakyat mencapai 500 Milyar lebih. Bahkan KPK pernah menyelamatkan kekayaan negara mencapai 3,5 Triliun rupiah ditahun 2016-2017.

Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah kerja keras anak bangsa untuk tetap mempertahankan kekayaan negara, demi menjaga  utuhnya hak rakyat.

Di era kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang ini kejahatan korupsi semakin tetap semakin merajalela, koruptor malah lebih leluasa mengatur strategi untuk merenggut kekayaan negeri dari rakyat. Rakyat yang sejatinya merupakan  penikmat hasil dari kekayaan bumi pertiwi tidak bisa hanya berpangku tangan dan menyerahkan beban berat ini kepada KPK. Kita harus bergandengan tangan, gotong royong, dan kerja keras demi utuhnya hak rakyat.

RAKYAT CERDAS CEGAH KORUPSI


Pemerintah telah menunjukan keinginan kuat untuk membrantas korupsi di bumi pertiwi, salah satunya melalu lembaga yang terkenal dengan gedung merah putihnya yaitu KPK. KPK Memiliki fungsi yang sangat vital dalam pemberantasan korupsi, namun dengan keterbatasan ruang dan waktu tentu KPK tidak bisa bekerja sendiri. Rakyat adalah satu satunya yang mempunyai ruang dan waktu untuk selalu mengawasi prilaku oknum  yang berada disekitarnya agar tidak melakukan perbuatan yang merenggut kekayaan negara.

Meski harapan besar diletakan dipundak KPK untuk menyelamatkan kekayaan negara yang sejatinya adalah hak rakyat, namun KPK berada "zona paradox",  semakin banyak prestasi yang KPK capai, berarti semakin bobroknya negeri ini yang dipenuhi oleh oknum yang merenggut kekayaan negara sayang seharusnya menjadi hak rakyat.

Suatu hal yang mustahil dilakukan jika kita tidak memiliki pemahaman tentang itu, dengan memiliki rakyat yang cerdas tentu negeri tercinta ini bisa terselamatkan dari kejahatan yang merenggut hak Rakyatnya. Rakyat yang memiliki pengetahuan tentang peraturan pengelolaan kekayaan, sistem penyaluran kekayaan, dan paham terhadap juknis serta sistematis pertanggungjawabannya, ditambah dengan tekad yang kuat serta gotong royong pasti rakyat akan semakin cerdas mencegah terjadinya korupsi.

BERJIWA KRITIS DAN BERANI


Cerdas saja belum cukup untuk tetap menjaga hak rakyat yang diberikan oleh negara melalui orang orang yang diberikan kepercayaan. Rakyat harus memiliki mental yang kritis demi menjaga utuhnya hak yang semestinya. 

Sebagai jiwa yang berkewajiban untuk menjaga haknya, rakyat harus kritis terhadap tindakan tindakan yang menyimpang, kritis terhadap keputusan, kebijakan bahkan perealisasian yang menyangkut dengan kekayaan negara.

Terkadang pikiran tidak sesuai dengan realita, dilapangan kadang banyak sekali benturan benturan yang harus dihadapi bagi rakyat yang ingin mempertahankan haknya. Mulai dari intimidasi, sampai ke ancaman yang bisa menciutkan nyali keberanian mempertahankan kekayaan negara. Namun dengan memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat untuk mencegah korupsi di negeri ini, tentu akan melibas semua rintangan yang mencoba menghalangi rakyat mempertahankan haknya sebagai pemilik sah dari kekayaan bumi pertiwi.

MANFAATKAN TEKNOLOGI


Saat ini penggunaan teknologi menjadi suatu kemudahan bagi siapapun, salah satunya teknologi internet. KPK telah berusaha mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi sebagai wujud dari tekad membrantas korupsi.

KPK mengajak masyarakat bersama sama mencegah dan membrantas korupsi di negeri ini, masyarakat bisa datang langsung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang terletak Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950 dengan membawa seluruh berkas pendukung laporan.

Lebih mudahnya lagi masyarakat yang tidak bisa untuk datang langsung kekantor KPK bisa menghubungi KPK di Call Center 198 untuk membuat aduan atau laporan tindak korupsi atau melalui Faks: (021) 5289 2456.

Lebih dari itu semangat KPK mengajak masyarakat bersama sama mencegah dan membrantas korupsi semakin dipermudah, dengan adanya layanan yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti mengirim SMS ke : 0855 8 575 575, 0811 959 575 atau mengirimkan email pengaduang ke E-mail:  pengaduan@kpk.go.id.

Bahkan kini masyarakat bisa membuat aduan ke KPK melalui website, melalui fasilitas ini kerahasiaan masyarakata sebagai pelapor dijamin. Untuk membuat aduannya masyarakat tinggal mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

KPK pasti akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan memperhatikan identitas pelapor yang jelas, kronologi laporan tersusun dan mudah dipahami, dilengkapi dengan bukti yang kuat, yang bisa meliputi Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, identitas sumber informasi.

KPK menjamin kerahasiaan pelapor hingga menjamin perlindungan bagi pelapor, jadi jangan ada lagi keraguan untuk mencegah tindak korupsi yang bisa merenggut hak rakyat

HAK RAKYAT KEMBALI


Pada dasarnya negara telah memberikan semua yang menjadi hak rakyatnya, namun kadang "iblis " selalu muncul ditengah segala prosesnya. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras serta tekad yang kuat bagi rakyat Indonesie untuk mencegah korupsi maka semakin utuh pula hak rakyat Indonesia.


0 Response to "CEGAH KORUPSI "MERENGGUT" HAK RAKYAT"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel